QueenNews.co.id / JAKARTA – Di bawah langit Kamis (12/2) yang barangkali tak lagi sanggup menanggung malu, pekik perlawanan memecah keangkuhan gedung PT Brantas Abipraya. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) hadir bukan untuk untuk menagih kewarasan nurani para penguasa proyek.
Persoalannya klasik, namun tetap saja menyakitkan: proyek Irigasi Inpres Tahap 3 Lampung di BBWS MS senilai Rp46,9 miliar yang diduga kuat hanya menjadi ajang bancakan para "tuan tanah" berseragam pelat merah.
Proyek yang dimenangkan melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Brantas Abipraya ini dituding dikerjakan dengan mentalitas asal-asalan. Di lapangan, konstruksi yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan petani, justru terindikasi dikerjakan jauh di bawah spesifikasi teknis. Kurang volume, rendah mutu—seolah-olah keringat rakyat yang mengalir melalui pajak hanya layak diganti dengan beton keropos.
Dugaan pelanggaran ini semakin diperparah oleh absennya nurani pengawasan. PT Agrinas Pangan Nusantara, sesama anak kandung BUMN yang ditugaskan sebagai konsultan pengawas, dituding menutup mata. Mereka hadir secara fisik dalam dokumen, namun gaib dalam tindakan. Skandal ini mencerminkan betapa busuknya sistem pengawasan ketika sesama entitas negara saling "berbagi selimut" dalam kelalaian.
Kritik tajam pun menghantam Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung. Otoritas yang seharusnya menjadi benteng terakhir kualitas infrastruktur rakyat ini dinilai mandul. Ketidakmampuan mereka melakukan pengendalian memberi ruang bagi rekanan untuk bertindak semaunya, memperlakukan anggaran fantastis puluhan miliar rupiah seolah harta warisan nenek moyang mereka sendiri.
"Anggaran yang fantastis itu seharusnya mengalir untuk kemakmuran rakyat, bukan malah menyumpal kantong-kantong bandit di tubuh BUMN dan BBWS MS," teriak Rahmat korlap aksi dengan nada yang menyayat.
Pihak FORMMASI memastikan bahwa aksi ini barulah prolog dari sebuah perlawanan panjang. Mereka tidak akan membiarkan skandal ini menguap ditelan hiruk-pikuk kota. Pekan depan, Kamis, "gelombang kedua" akan diarahkan langsung ke jantung kekuasaan: Kementerian Pekerjaan Umum, KPK, dan Kejaksaan Agung.
Tuntutannya jelas dan tidak tawar-menawar:
1. Kementerian PU wajib turun tangan melakukan supervisi langsung dan membongkar borok di BBWS MS.
2. KPK dan Kejaksaan Agung segera mengusut dugaan penyimpangan, mulai dari proses pemilihan pelaksana yang dicurigai penuh "main mata" hingga realisasi lapangan yang berbau busuk korupsi.
"Keadilan memang seringkali lambat datang, namun rakyat yang sadar tidak akan pernah berhenti mengetuk pintu-pintunya—meskipun pintu itu terbuat dari baja kantor BUMN yang dingin" Pungkas Rahmat.
(rls)
