QueenNews.co.id / Bandarlampung— Langkah Pemerintah Indonesia bergabung dalam dewan perdamaian internasional Board of Peace (BoP) menuai kritik tajam dari kalangan aktivis kemanusiaan. Forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal 2026 ini dinilai berisiko menjauh dari kebutuhan riil rakyat Palestina, terutama dengan besarnya komitmen anggaran yang dikucurkan di tengah krisis domestik.
Yasir, perwakilan dari Yayasan Al-Quds yang aktif dalam penyaluran bantuan ke Gaza, menyatakan bahwa meskipun inisiatif perdamaian patut diapresiasi, kedaulatan Palestina harus menjadi prioritas utama. Ia mempertanyakan posisi Palestina yang tidak menjadi anggota setara dalam forum tersebut.
"Apakah ini benar-benar ruang untuk memperjuangkan hak mereka, atau sekadar ruang pengelolaan konflik dari sudut pandang pihak luar yang berkepentingan diplomatik?" ujar Yasir dalam keterangannya, via saluran WhatsApp, Kamis (12/2).
Sorotan utama tertuju pada komitmen dana sebesar US$1 miliar atau setara Rp16-17 triliun yang dialokasikan dari anggaran Kementerian Pertahanan. Yasir menilai angka tersebut sangat kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran yang sering didengungkan pemerintah.
Ia membandingkan urgensi bantuan tersebut dengan kondisi penanganan bencana di dalam negeri, khususnya di Aceh, yang menurut pengamatannya di lapangan sejak Desember lalu masih belum kondusif dan cenderung lamban.
"Kita mengeluarkan anggaran sebesar 1 miliar dolar AS hanya untuk bergabung di BoP yang strukturnya belum jelas, sementara kondisi di ujung Sumatera saja belum normal. Ini menambah beban keuangan negara," tegasnya.
Forum BoP yang juga melibatkan negara-negara penyokong persenjataan zionis ini dikhawatirkan hanya menjadi alat pengelolaan pascakonflik tanpa menyentuh akar permasalahan, yakni penjajahan. Yasir memperingatkan adanya risiko "normalisasi" di mana kekerasan dianggap dapat diterima selama bisa dikelola secara diplomatik.
"Perdamaian tidak boleh berarti pembiasaan terhadap ketidakadilan atau pembiaran terhadap genosida. Suara rakyat Palestina harus tetap menjadi pusat, bukan pelengkap," tambahnya.
Meski mengakui pentingnya diplomasi internasional, Yasir menekankan bahwa bantuan kemanusiaan bersifat mendesak dan tidak bisa menunggu birokrasi forum elit. Ia mendesak pemerintah untuk bersikap kritis terhadap struktur BoP agar tidak hanya menjadi alat lobi diplomatik terhadap Amerika Serikat.
"Jika BoP terindikasi semakin menyulitkan rakyat Palestina, harapannya Indonesia segera mencabut komitmen dan membatalkan keikutsertaan. Jangan mengatasnamakan kepentingan Palestina untuk kepentingan diplomatik pihak tertentu," tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan maupun Kementerian Pertahanan belum memberikan keterangan tambahan terkait rincian penggunaan dana US$1 miliar tersebut dalam kerangka operasional Board of Peace.(Mel)
