Penulis : M Iqbal Farochi ( Mahasiswa Pascasarjana UNJ/ Sekjen FML/ Aktivis Mahasiswa)
Pendidikan di negeri ini sering kali lebih mirip dengan labirin kertas daripada koridor ilmu. Di Bandar Lampung, hadirnya Sekolah Siger yang digagas Wali Kota Eva Dwiana bagaikan tamparan bagi mereka yang selama ini asyik berwacana tentang mencerdaskan bangsa namun pelit dalam eksekusi. Konsep sekolah gratis ini adalah oase, meskipun bagi sebagian birokrat, ia tampak seperti duri dalam daging regulasi.
Kita harus jujur program pendidikan gratis ini wajib kita dukung penuh. Mengapa? Karena di tengah harga beras yang kian sombong dan biaya hidup yang mencekik, inisiatif Wali Kota untuk menjemput anak-anak putus sekolah adalah langkah konkret yang melampaui sekadar retorika kampanye. Ini adalah upaya memanusiakan manusia yang selama ini hanya jadi angka dalam statistik kemiskinan.
Namun, lucunya, ketika ada niat baik untuk menjalankan amanat UUD 1945, mendadak semua orang menjadi ahli administrasi yang paling taat asas. Hiruk-pikuk mengenai izin operasional, kewenangan provinsi versus kota, hingga urusan gedung yang menumpang, mendadak jadi panggung sandiwara yang melelahkan. Kita seolah lebih takut pada cacat administratif daripada cacat masa depan anak-anak bangsa yang tidak sekolah.
Sangat menggelikan melihat energi publik habis untuk saling memaki di media sosial. Seolah-olah dengan saling menjatuhkan, ijazah anak-anak itu akan turun dari langit. Jika ada kekurangan dalam tata kelola yang memang pasti ada pada setiap program baru maka kewajiban otoritas terkait adalah saling menyempurnakan, bukan saling menjegal. Memperdebatkan kewenangan di atas nasib anak-anak yang ingin belajar adalah bentuk arogansi kekuasaan yang paling tidak lucu.
Mari kita berhenti bersikap seolah-olah aturan adalah kitab suci yang tidak bisa didialogkan demi kemaslahatan. Beberapa poin untuk para pemangku kebijakan:
Stop Birokrasi Teaterikal: Berhentilah saling lempar tanggung jawab antara kota dan provinsi. Rakyat tidak butuh drama siapa yang paling berwenang, rakyat butuh kepastian anak mereka bisa ujian.
Saling Menambal, Bukan Menyobek: Jika Sekolah Siger kekurangan fasilitas, tugas provinsi adalah membina, bukan sekadar membinasakan izinnya.
Dukungan Tanpa Syarat pada Niat Baik: Kita mendukung penuh akses sekolah gratis ini sebagai hak dasar. Urusan administrasi itu urusan meja dan stempel, jangan biarkan ia membunuh harapan di dalam kelas.
Pada akhirnya, Sekolah Siger adalah ujian bagi kewarasan kita bernegara. Apakah kita lebih mencintai prosedur daripada manusia? Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak butuh narasi dramatis yang romantis, tapi butuh kolaborasi yang tidak egois. Jika ada yang kurang maka perbaiki. Jika ada yang bolong lalu tambal. Jangan sampai kita sibuk memaki kegelapan, tapi saat ada yang menyalakan lilin, kita malah meributkan jenis sumbunya.
