.png)
QUEENNEWS.CO. ID / HALSEL — Kemarahan masyarakat Desa Marikapal, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, memuncak setelah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Udin Usman, diduga mengabaikan kondisi darurat seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Dalam situasi kritis yang membutuhkan penanganan cepat, warga justru menyaksikan kendaraan motor risk—fasilitas khusus desa untuk keadaan darurat—digunakan oleh Ketua BPD untuk keperluan pribadi ke Labuha.
Peristiwa itu terjadi saat warga berjuang mengevakuasi seorang ibu hamil yang mengalami komplikasi ke Rumah Sakit Marabose. Dalam kondisi geografis desa yang sulit dan minim transportasi, motor risk adalah satu-satunya kendaraan cepat yang bisa diandalkan. Namun kendaraan tersebut justru tidak tersedia karena dibawa oleh Udin Usman. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk kelalaian berat dan pengabaian tanggung jawab sosial seorang pejabat desa terhadap keselamatan warganya sendiri.
Sejumlah warga mengaku kecewa dan marah atas kejadian ini. Mereka menilai Udin tidak hanya gagal menjalankan perannya sebagai pengawas desa, tetapi juga menunjukkan sikap tidak berempati. Warga menyebut bahwa Ketua BPD lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan keselamatan nyawa warganya sendiri. Kekecewaan ini diperparah oleh rekam jejak Udin Usman yang selama ini dinilai bermasalah. Ia disebut jarang berada di desa, kerap pergi ke Labuha selama berbulan-bulan tanpa keterangan tugas, dan hanya muncul saat pencairan dana atau gaji.
Kehadirannya yang sporadis dan terkesan hanya untuk kepentingan pribadi membuat masyarakat menilai bahwa jabatan yang diembannya tidak digunakan untuk pelayanan publik, melainkan hanya sebagai simbol formalitas demi kepentingan finansial. Hal ini mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga BPD yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan desa.
Akibat kejadian tersebut, warga secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencopot Udin Usman dari jabatannya sebagai Ketua BPD. Desakan itu tidak hanya datang dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tokoh-tokoh pemuda desa yang merasa marwah kepemimpinan lokal telah dihancurkan oleh sikap tidak bertanggung jawab tersebut. Mereka juga menyampaikan ultimatum bahwa jika tidak ada tindakan dari Bupati dan DPMD dalam waktu dekat, aksi massa akan dilakukan untuk mendesak pencopotan secara langsung.
Hingga berita ini diturunkan, Udin Usman belum memberikan klarifikasi ataupun tanggapan atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Pihak wartawan yang mencoba menghubungi juga belum berhasil mendapat jawaban. Sementara dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan juga belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan masyarakat Desa Marikapal tersebut.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah. Sebab jika tidak ada tindakan, kasus ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan desa lainnya di Halmahera Selatan, di mana fasilitas publik dapat disalahgunakan, dan keselamatan warga dikorbankan tanpa konsekuensi. Redaksi
