.png)
QUEENNEWS. CO. ID / Halmahera Selatan Praktisi hukum Yerik kakanok mengecam keras lemahnya respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Halmahera Selatan terkait berbagai bentuk penindasan terhadap tenaga kerja lokal. Ia menilai instansi tersebut seolah menutup mata dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam melindungi hak-hak buruh dan pekerja lokal.
Dalam keterangannya kepada media, Yerik kakanok menyebut bahwa selama ini banyak laporan dari masyarakat mengenai ketidakadilan, diskriminasi, hingga pemecatan sepihak yang dialami oleh pekerja lokal, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Disnakertrans.
,"Ada dugaan pembiaran sistematis terhadap perlakuan tidak adil di beberapa perusahaan, terutama sektor pertambangan dan proyek-proyek besar. Disnakertrans seharusnya menjadi garda terdepan membela tenaga kerja lokal, bukan hanya diam dan bersikap formalitas belaka," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan lembaga negara seperti Disnakertrans tidak boleh hanya sekadar administratif, melainkan harus hadir dan aktif dalam merespons setiap bentuk ketimpangan dan eksploitasi yang terjadi di lapangan.
,“Jika instansi terkait tetap bungkam dan tidak ambil tindakan, maka kami akan mendorong adanya audit kelembagaan hingga pelibatan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan adanya konflik kepentingan,” imbuh Yeri.
Yeri juga menyerukan kepada masyarakat sipil, aktivis buruh, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama menuntut akuntabilitas kinerja Disnakertrans agar tenaga kerja lokal mendapat perlindungan yang adil dan bermartabat,"tutup Yeri.
