QueenNews.co.id / Lampung Tengah — Lingkaran perpolitikan Lampung Tengah kembali diuji setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah anggota DPRD daerah tersebut di Jakarta pada Senin (8/12/2025) malam.
Informasi yang dihimpun tim investigasi menunjukkan, tiga legislator dikabarkan telah diamankan oleh penyidik antirasuah. Dugaan kuat mengaitkan operasi senyap ini dengan persetujuan cepat DPRD terhadap rencana pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bernilai signifikan.
Penangkapan mendadak ini dilaporkan terjadi di sebuah hotel di Jakarta, saat para anggota DPRD Lampung Tengah sedang mengikuti kegiatan resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Seorang saksi mata yang berada di lokasi Bimtek membenarkan adanya penjemputan paksa terhadap salah satu legislator. "Yang saya lihat dibawa langsung dari arena Bimtek itu Ketua Fraksi Golkar (SF). Yang lainnya saya tidak melihat," ungkap sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan untuk alasan keamanan.
Dua sumber terpisah menyebutkan total tiga nama anggota DPRD yang diduga diamankan, yakni:
SF, Ketua Fraksi Golkar
Z, Ketua Fraksi Gerindra
PHS, Anggota Fraksi PKB
Menurut sumber terpercaya lainnya, selain mengamankan tiga orang tersebut, petugas KPK juga dikabarkan melakukan penggeledahan di kamar-kamar hotel yang digunakan oleh para anggota dewan. "Ada tiga orang yang dibawa. Kamar mereka juga diperiksa petugas KPK," ujarnya melalui sambungan telepon.
Meskipun KPK belum memberikan keterangan resmi, sejumlah politisi lokal di Lampung Tengah menduga keras bahwa OTT ini berkaitan erat dengan suap atau gratifikasi yang melibatkan proses persetujuan pinjaman daerah Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI.
Pinjaman tersebut dilaporkan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan strategis di kabupaten tersebut. Kecepatan dan kelancaran persetujuan di tingkat legislatif inilah yang kini dicurigai sebagai pintu masuk praktik korupsi.
Dugaan ini diperkuat oleh analisis seorang sumber politik yang memahami dinamika internal DPRD. "Kasus di Lamteng ini seperti pengulangan era Mustafa dulu. Modusnya bisa saja mirip—berkaitan dengan persetujuan anggaran atau pinjaman daerah," kata sumber tersebut, merujuk pada kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Tim investigasi telah berupaya melakukan verifikasi resmi sesuai prinsip keberimbangan dan hak jawab, dengan menghubungi Juru Bicara KPK, ketiga legislator yang namanya beredar, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Namun, hingga laporan ini diterbitkan pada Selasa pagi (9/12/2025), belum ada pernyataan resmi dari KPK yang mengonfirmasi identitas pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang ditangani.
Sekretaris DPRD Lampung Tengah, saat dihubungi, memberikan tanggapan singkat. “Waalaikumsalam, masih simpang siur… Kita tunggu info resminya saja nanti,” balasnya.
Investigasi akan terus dilanjutkan untuk mendapatkan keterangan resmi dan memastikan status hukum para pihak yang diduga terlibat.(Mel)
